Tulang Bawang — Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Bapenda bersama dengan aparatur Rt melakukan pendataan Pbb P2 di kec. menggala,Kabupaten Tulang Bawang.
Sebagai mana yang telah di tetapkan, daerah telah diberikan
kewenangan untuk memungut pajak (taxing power).
Setidaknya ada empat perubahan
fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut,yakni: mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closed- list system,
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberiaan diskresi kepada daerah untuk menetapkan
tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan,memperbaiki
sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak.
provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu,meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan
mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.
Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
PPB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai
pertimbangan, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah
karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile),
dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
Di terangkan Kepala Badan Bapenda Tulang Bawang, l Nyoman Sutamawan,”Semoga pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD,serta PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaannya.”ucapnya.
