TULANG BAWANG BARAT– TV.GMASAMUDRA.COM– Pengelolaan keuangan daerah sepanjang usia kabupaten ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung implementasi APBD pro-rakyat.Dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang baik dan terarah maka Kabupaten Tulang bawang barat telah menorehkan berbagai catatan positif tingkat propinsi maupun nasional, diantaranya:
Periode APBD 2011-2018, Kabupaten Tulangbawang barat memiliki postur APBD yang sehat dengan menempatkan belanja pembangunan yang lebih besar daripada belanja aparatur.Hal ini mencerminkan keinginan pimpinan daerah ini untuk mengutamakan kepentingan nasyarakatnya,sebagai cerminan APBD pro-rakyat .
Selama 8 tahun diaudit BPK dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Tulang bawang barat mendapatkan 1 kali predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan 7 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan opini tertinggi yang diberikan auditor atas pengelolaan keuangan secara baik.
Tahun 2016 yang lalu Tulangbawang barat termasuk dalam 12 kabupaten/kota terbaik di Indonesia yang dalam pengelolaan keuangan daerah memenuhi kriteria khusus dari kementrian keuangan RI, bersama-sama dengan lembaga inspektorat kabupaten, dalam hal penegakan peraturan perundangan kabupaten Tulangbawang barat selalu menempati urutan teratas dalam tindaklanjuti penyelesaian kerugian negara.
Tahun anggaran 2019 telah dimulai dengan APBD yang tidak terlampau besar, saat ini Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah menata sumberdaya dan belanja dengan sebaik mungkin. konsep APBD tahun 2019 tetap pada prioritas terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak dan pelayanan publik.
Hinga saat ini Hampir seluruh sektor dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi,baik sistim pengkajian,penatausahaan keuangan,maupun pengelolaan barang milik daerah( aset tetap). Ini mencerminkan adanya jaminan, kecepatan pelayanan,akurasi data informasi.
Pada tahun 2019 ini BPKAD dalam fungsinya selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah akan melaksanakan kegiatan pelayanan rutin yang memang dilaksanakan dari tahun ke tahun, namun demikian ada beberapa target kinerja yang hendak dicapai :
pengelola keuangan daerah secara cermat ditengah kondisi ekonomi yang belum stabil, hal ini dengan melakukan koordinasi yang baik atas kegiatan, Pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2018 diharapkan tetap memperoleh opini WTP yang ke 8 atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI
Pelaksanaan transaksi non tunai pada beberapa mekanisme pembayaran belanja sebagai amanat SE Mendagri nomor 910/1866/SJ-2017 tentang implementasi transaksi non tunai secara berkelanjutan terus diperluas menerapkannya.
Tindaklanjuti rencana aksi KPK dalam bidang manajemen aset daerah untuk lebih baik dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
Dari berbagai prestasi periode lalu dan rencana pembenahan kinerja pada tahun anggaran 2019 mendatang, BPKAD dibawah kepemimpinan Mirza Irawan, S.Sos, MM selalu kepala BPKAD sangat menyadari tidak ada sesuatu yang sempurna dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, tidak ada gading yang tak retak demikian kata pepatah.
Dalam banyak hal, BPKAD mungkin berhasil dan baik, tapi dalam beberapa hal BPKAD pasti masih banyak kekurangan yang perlu mendapat koneksi dan perbaikan. BPKAD selalu terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif untuk perbaikan kabupaten tulang bawang barat kedepannya,dengan satu harapan bahwa mengkritisi dan mengkoreksi dari berbagai fihak hendaklah tidak dibarengi dengan ambisi untuk mempidanakan. (ADV).
(Basit)
